Berita: Berita Terkini

Bagian Hukum Setda Bantul pada Rabu 21 Oktober 2020 bertempat di Mandhala Sabha Madya Gedung Induk  Komplek Parasamya Bantul, menyelenggarakan SOSIALISASI FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2021.     Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh para tamu undangan yang merupakan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Pemerintah Kabupaten Bantul. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bapak...

Seiring dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MAKA UNDANG-UNDANG tersebut memberikan Amanat kepada semua Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun peraturan-peraturan hukum daerah yang mengandung nilai-nilai dari Arti serta Pokok-Pokok Unsur Keistimewaan. Nilai-nilai Keistimewaan tersebut harus senantiasa menjadi Ruh/Spirit yang menjadi Jiwa dalam semua produk peraturan hukum  daerah baik itu Peraturan Daerah,...

Pada hari Kamis 20 Februari 2020 dilaksanakan PENETAPAN SITA EKSEKUSI terhadap Objek Barang Tidak Bergerak yang merupakan Objek Sengketa antara pihak Ibu Katrin Kandarina melawan pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo didampingi oleh Lurah Desa Tirtonirmolo, Bpk.H.M.Marwan; Camat Kasihan-Bpk.Slamet Santosa,S.IP.,; Sekretaris Camat-Bp.Subarta; Kapolsek Kasihan; Panitera Pengadilan Negeri Bantul; Satpol P.P.Ban...

Berdasarkan Giat Eksekusi Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PN.Btl Pelaksanaan : Rabu, 5 Agustus 2020 Pukul : 09.00 - selesai Lokasi : Jogonalan Lor, Tirtonirmolo Kasihan Kabupaten Bantul, DIY Para Pihak : 1. Pengguna Lahan (Katrin Kandarina) 2. Pj. Lurah (Subarta, S.Sos, M.Si) 3. Camat (Slamet Santosa, S.IP) 4. Kapolsek (Kompol Anton Nugroho W., SH) 5. Danramil (Mayor Czi. Agus Sriyanta) Urutan : 1. Jam 9.00 Panitera Hadir di Lokasi 2. Jam 9.25 Pembacaan Penetapan Eksekusi Nomor...

Bupati Bantul dan DPRD menyetujui Raperda Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan dimaksud dilaksanakan dalam Rapar Paripurna DPRD pada hari Kamis, 30 Juli 2020. Bersamaan dengan itu juga disetujui bersama Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Sedangkan satu Raperda yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun...

Bupati Bantul dan DPRD berhasil menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan bersama ini merupakan keberhasilan bersama antara Pemda dan DPRD dalam menyelesaikan regulasi kelembagaan Kalurahan, yang merupakan penyelarasan kelembagaan Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kalurahan sebagai pelaksanaan keistimewaan DIY dalam bidang kelembagaan. Raperda tentang Pamong Kalurahan dimaksud saat ini tinggal mohon Nomer Register dari...

Dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Bantul, Pemerintah kabupaten Bantul sedang menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat dan Pelaku Perjalanan Dalam Tatanan Normal Baru. Peraturan Bupati ini akan memberikan pedoman bagi masyarakat, untuk melakukan aktifitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  oleh karena itu, Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan Rancangan...

Pada Selasa 23 Juni 2020 Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul menyelenggarakan Sosialiasi Rancangan Peraturan Bupati ( Raperbup ) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan & Raperbup Kewenangan Kalurahan. Acara Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para Camat serta Lurah se-Kabupaten Bantul serta dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Bantul, Bpk.SUPARMAN,S.IP.,M.Hum.,; serta para Narasumber yaitu Kepala Administrasi Pemerintahan Desa Setda Bantul,...

Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan Pos Pelayanan Hukum (POSYANKUM) melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Melalui SJDIH Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dari Pemerintah Daerah, meliputi : Pelayanan Penyusunan Produk Hukum, Pelayanan Informasi Hukum, dan Pelayanan Bantuan Hukum/Klinik Hukum. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 180/02126/HKM, tertanggal 27 Mei 2020, tentang Pemanfaatan Sistem Jaringan...

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Bantul pada Rabu 22 April 2020 untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat Koordinasi setelah selama dua pekan terakhir sejak penghujung bulan Maret 2020 membuat Pembagian Kelompok/Shift kerja bagi pegawainya terkait  karena Wabah Pandemi Virus COVID-19 melanda Indonesia & dunia Internasional. Rakor kali ini membicarakan tentang Pelaksanaan Program Kerja OPD yang mengalami perubahan terkait wabah Covid yang sedang melanda Indonesia & Dunia....