Berita: Berita Terkini

Dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Bantul, Pemerintah kabupaten Bantul sedang menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat dan Pelaku Perjalanan Dalam Tatanan Normal Baru. Peraturan Bupati ini akan memberikan pedoman bagi masyarakat, untuk melakukan aktifitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  oleh karena itu, Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan Rancangan...

Pada Selasa 23 Juni 2020 Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul menyelenggarakan Sosialiasi Rancangan Peraturan Bupati ( Raperbup ) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan & Raperbup Kewenangan Kalurahan. Acara Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para Camat serta Lurah se-Kabupaten Bantul serta dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Bantul, Bpk.SUPARMAN,S.IP.,M.Hum.,; serta para Narasumber yaitu Kepala Administrasi Pemerintahan Desa Setda Bantul,...

Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan Pos Pelayanan Hukum (POSYANKUM) melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Melalui SJDIH Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dari Pemerintah Daerah, meliputi : Pelayanan Penyusunan Produk Hukum, Pelayanan Informasi Hukum, dan Pelayanan Bantuan Hukum/Klinik Hukum. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 180/02126/HKM, tertanggal 27 Mei 2020, tentang Pemanfaatan Sistem Jaringan...

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Bantul pada Rabu 22 April 2020 untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat Koordinasi setelah selama dua pekan terakhir sejak penghujung bulan Maret 2020 membuat Pembagian Kelompok/Shift kerja bagi pegawainya terkait  karena Wabah Pandemi Virus COVID-19 melanda Indonesia & dunia Internasional. Rakor kali ini membicarakan tentang Pelaksanaan Program Kerja OPD yang mengalami perubahan terkait wabah Covid yang sedang melanda Indonesia & Dunia....

Pada hari Kamis 20 Februari 2020 dilaksanakan PENETAPAN SITA EKSEKUSI terhadap Objek Barang Tidak Bergerak yang merupakan Objek Sengketa antara pihak Ibu Katrin Kandarina melawan pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo didampingi oleh Lurah Desa Tirtonirmolo, Bpk.H.M.Marwan; Camat Kasihan-Bpk.Slamet Santosa,S.IP.,; Sekretaris Camat-Bp.Subarta; Kapolsek Kasihan; Panitera Pengadilan Negeri Bantul; Satpol P.P.Ban...

Pemerintah Kabupaten Bantul kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia Pada Tahun 2018 ini. Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum mewakili Pemerintah Daerah memperoleh penghargaan dimaksud. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2018 merupakan penghargaan atas Capaian Kabupaten Bantul atas Parameter Kepedulian Hak Azasi Manusia pada pelaksanaan...

Setelah melalui pembahasan perpanjangan waktu pembahasan Panitia Khusus, akhirnya Panitia Khusus DPRD melaporkan hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, pada hari Senin 10 Desember 2018. Beberapa penyempurnaan dalam Perubahan Perda ini antara lain terkait penyediaan fasilitas pemakaman yang harus disediakan oleh pengembang dan diberitahukan kepada calon konsumen, terkait asosiasi pengembang,...

JDIH Kabupaten Bantul resmi terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut ditandai dengan diberikannya Piagam Penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM pada hari Senin, 10 Desember 2018 di Jakarta kepada seluruh pengelola JDIH dari Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia

?Bapak Bupati Bantul atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul menerima Penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia Tahun 2016, yang serahkan oleh Bapak Presiden RI di Solo pada tanggal 5 Desember 2017

?Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bantul akhirnya dapat menyelesaikan pembahasan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan (BWK) Kecamatan Sewon dan RDTR BWK Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2036. Proses pembahasan kedua Raperda ini memakan waktu sangat panjang sejak masa kerja DPRD Periode 2009-2014. Hal ini disebabkan karean proses pembahasan Raperda RDTR harus melalui persetujuan Substansi dari Gubernur DIY, Pengesahan peta oleh BIG, proses pembahasan di DPRD,...