Instruksi Bupati Tahun 2021 Nomor 27

Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Viruse Disease 2019 di Kabupaten Bantul
T.E.U Badan/Pengarang Sekretariat Daerah
Nomor Peraturan 27
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 07 September 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Bantul Nomor 27/Instr/2021 yang mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dikeluarkan sebagai langkah pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat mikro dengan menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan pembatasan sosial secara ketat mulai tanggal 7 September 2021 hingga 13 September 2021.

Poin-Poin Utama

Instruksi ini mengatur pembagian kategori sektor pekerjaan dan operasional fasilitas publik sebagai berikut:

  • Sektor non-esensial wajib menerapkan 100% Work From Home (WFH).
  • Sektor esensial seperti perbankan, perhotelan non-karantina, dan industri orientasi ekspor diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% atau sesuai ketentuan teknis khusus.
  • Sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan, logistik, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat diizinkan beroperasi 100% dengan protokol kesehatan ketat.
  • Kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali untuk PAUD dan sekolah luar biasa yang memiliki persentase khusus.
  • Kegiatan pada pusat perbelanjaan, pasar rakyat, dan toko swalayan dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah Kabupaten Bantul menitikberatkan pada penguatan fungsi Posko Kalurahan dan koordinasi antarinstansi dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat umum, supermarket, dan objek wisata sebagai sarana skrining pegawai dan pengunjung.
  2. Pengalokasian anggaran pelaksanaan PPKM yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
  3. Pengaturan kapasitas transportasi umum maksimal sebesar 70% dari kapasitas normal.
  4. Pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) secara masif serta percepatan program vaksinasi di seluruh wilayah Bantul.
  5. Pengaturan jarak minimal 1 meter hingga 2 meter dalam interaksi sosial dan kewajiban penggunaan masker dua lapis secara benar.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa larangan dan aturan peralihan penting yang harus dipatuhi oleh masyarakat:

  • Perangkat Daerah dan BUMD dilarang menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah.
  • Tempat hiburan, karaoke, diskotik, dan spa dinyatakan ditutup sementara selama periode PPKM ini.
  • Resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri maksimal 20 orang undangan tanpa ada kegiatan makan di tempat (prasmanan dilarang).
  • Kegiatan di tempat ibadah dibatasi maksimal 50% dari kapasitas atau paling banyak 50 orang dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
  • Pelanggar ketentuan PPKM dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Wabah Penyakit Menular, serta Peraturan Daerah terkait.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 7 September 2021 oleh Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.