Peraturan Bupati Tahun 2026 Nomor 35

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 35
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 13 Maret 2026
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak (0 kali diunduh)
Keyword perubahan,penjabaran,apbd

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2026 yang mengatur tentang Perubahan Ketiga atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk melakukan penyempurnaan anggaran daerah berdasarkan kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian tunjangan serta menindaklanjuti pengajuan revisi anggaran dari berbagai Perangkat Daerah agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan teknis di lapangan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengubah rincian estimasi pendapatan dan alokasi belanja daerah dengan poin-poin sebagai berikut:

  • Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.309.900.391.424,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  • Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.472.982.691.062,89 yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
  • Pembiayaan Netto yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp163.082.299.638,89.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prioritas penganggaran dalam peraturan perubahan ini difokuskan pada pemenuhan hak aparatur negara dan distribusi dana transfer dengan rincian teknis sebagai berikut:

  1. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas tahun 2026 bagi Aparatur Negara dan penerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.380.125.281.000,00 yang terbagi untuk:
    • Dana Desa: Rp102.690.399.000,00.
    • Dana Alokasi Umum (DAU): Rp914.464.154.000,00.
    • Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp350.223.443.000,00.
  3. Penyediaan Belanja Hibah sebesar Rp88.013.866.410,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.669.800.000,00.
  4. Alokasi khusus untuk Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pemerintahan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran ini:

  • Pergeseran Anggaran antar obyek belanja atau antar rincian obyek hanya boleh dilakukan melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
  • Belanja bunga dan belanja subsidi dalam perubahan ini ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  • Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) telah dipisahkan antara yang tidak ditentukan penggunaannya (sekitar Rp905 miliar) dan yang telah ditentukan penggunaannya secara spesifik (sekitar Rp8,6 miliar).
  • Peraturan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 13 Maret 2026 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.