Produk Hukum


Tentang PERUBAHAN PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
Status : Berlaku, ditetapkan pada 18 Desember 2024
Selengkapnya


Tentang Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kalurahan Tahun 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 31 Oktober 2024
Selengkapnya


Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2024
Selengkapnya


Tentang BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN TRIMULYO
Status : Berlaku, ditetapkan pada 20 Desember 2024
Selengkapnya


Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 30 Desember 2024
Selengkapnya


Tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
Status : Berlaku, ditetapkan pada 19 November 2024
Selengkapnya


Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 23 Desember 2024
Selengkapnya


Tentang PERKAL APBKAL 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 27 Januari 2025
Selengkapnya


Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 26 November 2024
Selengkapnya


Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 02 Januari 2024
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 602
15 September 2025 Jam 11:01:14

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 592
15 September 2025 Jam 11:27:29

Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Dan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2025

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 590
15 September 2025 Jam 11:32:40

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga