Produk Hukum


Tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 28 September 2025
Selengkapnya


Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2025
Status : Dirubah
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 15 November 2024
Selengkapnya


Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 14 November 2024
Selengkapnya


Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 11 September 2024
Selengkapnya


Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 29 Oktober 2024
Selengkapnya


Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO KEPADA BUMKal SRI REJEKI
Status : Berlaku, ditetapkan pada 19 Agustus 2025
Selengkapnya


Tentang Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 3 Tahun 2024, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 18 September 2024
Selengkapnya


Tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
Status : Dirubah
Selengkapnya


Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 27 September 2024
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 154
30 Maret 2026 Jam 10:08:24

Pembentukan Tim Fasilitasi Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan Dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2026

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 144
30 Maret 2026 Jam 09:47:17

Pembentukan Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun Dan Pemutakhiran Data Sustainable Development Goals Desa Tahun 2026

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 142
02 April 2026 Jam 09:12:27

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga