Produk Hukum: Peraturan Kalurahan


Tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
Status : Berlaku, ditetapkan pada 27 April 2022
Selengkapnya


Tentang PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
Status : Berlaku, ditetapkan pada 13 Mei 2022
Selengkapnya


Tentang Kalurahan Anti Politik Uang
Status : Berlaku, ditetapkan pada 02 Juni 2022
Selengkapnya


Tentang PENGELOLAAN ASET KALURAHAN BATURETNO
Status : Berlaku, ditetapkan pada 07 Juni 2022
Selengkapnya


Tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN
Status : Berlaku, ditetapkan pada 12 Mei 2022
Selengkapnya


Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
Status : Berlaku, ditetapkan pada 22 Juli 2022
Selengkapnya


Tentang KERJA SAMA ANTARKALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
Status : Berlaku, ditetapkan pada 18 Mei 2022
Selengkapnya


Tentang PERKAL NO 3 tahun 2022 tentang Perubahan APBKal Reguler T.A 2022
Status : Berlaku, ditetapkan pada 01 September 2022
Selengkapnya


Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SEGOROYOSO PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SAMUDRO MULYO SEGOROYOSO ABADI
Status : Berlaku, ditetapkan pada 28 Maret 2022
Selengkapnya


Tentang PEDOMAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
Status : Berlaku, ditetapkan pada 15 Juli 2022
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 660
16 Oktober 2025 Jam 10:30:34

Peresmian Pemberhentian Saudara Mulyanto, S.Pd. Karena Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 644
16 Oktober 2025 Jam 10:00:33

Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2030

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 602
15 September 2025 Jam 11:01:14

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga