Produk Hukum: Hasil


Tentang BUMKAL "TRIWIDADI MAJU SEJAHTERA"
Status : Berlaku, ditetapkan pada 06 Agustus 2025
Selengkapnya


Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN MULYODADI PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “MULYO NUGROHO” TAHUN ANGGARAN 2025
Status : Dirubah
Selengkapnya


Tentang ART BUMKal Senyum Trirenggo
Status : Berlaku, ditetapkan pada 21 Agustus 2025
Selengkapnya


Tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 20 Agustus 2025
Selengkapnya


Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Srigading Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srigading Tahun 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 20 Oktober 2025
Selengkapnya


Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
Status : Berlaku, ditetapkan pada 31 Juli 2025
Selengkapnya


Tentang LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 21 Maret 2025
Selengkapnya


Tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Status : Berlaku, ditetapkan pada 21 Agustus 2025
Selengkapnya


Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 26 Maret 2025
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TRENGGINAS TRIMULYO
Status : Berlaku, ditetapkan pada 12 Agustus 2025
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 154
30 Maret 2026 Jam 10:08:24

Pembentukan Tim Fasilitasi Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan Dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2026

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 144
30 Maret 2026 Jam 09:47:17

Pembentukan Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun Dan Pemutakhiran Data Sustainable Development Goals Desa Tahun 2026

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 142
02 April 2026 Jam 09:12:27

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga