Bagian Hukum Setda Bantul pada Senin 14 Desember 2020 ikut menghadiri Rapat Koordinasi & Evaluasi Pengelolaan PPID Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi & Informasi ( Diskominfo ) Kabupaten Bantul dengan bertempat di warung makan SOR SAWO Kalak Ijo Pajangan Bantul. Adapun narasumber acara tersebut adalah Bpk. ARIEF DHARMAWAN, S.STP., Kepala Bidang Pelayanan Informasi & Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Bantul & Ibu SRI MULYANI,S.E....
Selengkapnya
Bagian Hukum Setda Bantul pada Rabu 21 Oktober 2020 bertempat di Mandhala Sabha Madya Gedung Induk Komplek Parasamya Bantul, menyelenggarakan SOSIALISASI FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2021. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh para tamu undangan yang merupakan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Pemerintah Kabupaten Bantul. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bapak...
Selengkapnya
Pada hari Kamis 20 Februari 2020 dilaksanakan PENETAPAN SITA EKSEKUSI terhadap Objek Barang Tidak Bergerak yang merupakan Objek Sengketa antara pihak Ibu Katrin Kandarina melawan pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo didampingi oleh Lurah Desa Tirtonirmolo, Bpk.H.M.Marwan; Camat Kasihan-Bpk.Slamet Santosa,S.IP.,; Sekretaris Camat-Bp.Subarta; Kapolsek Kasihan; Panitera Pengadilan Negeri Bantul; Satpol P.P.Ban...
Selengkapnya
Berdasarkan Giat Eksekusi Perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PN.Btl Pelaksanaan : Rabu, 5 Agustus 2020 Pukul : 09.00 - selesai Lokasi : Jogonalan Lor, Tirtonirmolo Kasihan Kabupaten Bantul, DIY Para Pihak : 1. Pengguna Lahan (Katrin Kandarina) 2. Pj. Lurah (Subarta, S.Sos, M.Si) 3. Camat (Slamet Santosa, S.IP) 4. Kapolsek (Kompol Anton Nugroho W., SH) 5. Danramil (Mayor Czi. Agus Sriyanta) Urutan : 1. Jam 9.00 Panitera Hadir di Lokasi 2. Jam 9.25 Pembacaan Penetapan Eksekusi Nomor...
Selengkapnya
Bupati Bantul dan DPRD berhasil menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan bersama ini merupakan keberhasilan bersama antara Pemda dan DPRD dalam menyelesaikan regulasi kelembagaan Kalurahan, yang merupakan penyelarasan kelembagaan Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kalurahan sebagai pelaksanaan keistimewaan DIY dalam bidang kelembagaan. Raperda tentang Pamong Kalurahan dimaksud saat ini tinggal mohon Nomer Register dari...
Selengkapnya
Dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Bantul, Pemerintah kabupaten Bantul sedang menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat dan Pelaku Perjalanan Dalam Tatanan Normal Baru. Peraturan Bupati ini akan memberikan pedoman bagi masyarakat, untuk melakukan aktifitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. oleh karena itu, Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul mohon saran dan masukan untuk kesempurnaan Rancangan...
Selengkapnya.jpg)
Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan Pos Pelayanan Hukum (POSYANKUM) melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Melalui SJDIH Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dari Pemerintah Daerah, meliputi : Pelayanan Penyusunan Produk Hukum, Pelayanan Informasi Hukum, dan Pelayanan Bantuan Hukum/Klinik Hukum. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 180/02126/HKM, tertanggal 27 Mei 2020, tentang Pemanfaatan Sistem Jaringan...
Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Bantul kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia Pada Tahun 2018 ini. Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum mewakili Pemerintah Daerah memperoleh penghargaan dimaksud. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2018 merupakan penghargaan atas Capaian Kabupaten Bantul atas Parameter Kepedulian Hak Azasi Manusia pada pelaksanaan...
Selengkapnya
Setelah melalui pembahasan perpanjangan waktu pembahasan Panitia Khusus, akhirnya Panitia Khusus DPRD melaporkan hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, pada hari Senin 10 Desember 2018. Beberapa penyempurnaan dalam Perubahan Perda ini antara lain terkait penyediaan fasilitas pemakaman yang harus disediakan oleh pengembang dan diberitahukan kepada calon konsumen, terkait asosiasi pengembang,...
Selengkapnya
JDIH Kabupaten Bantul resmi terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut ditandai dengan diberikannya Piagam Penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM pada hari Senin, 10 Desember 2018 di Jakarta kepada seluruh pengelola JDIH dari Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia
Selengkapnya