Kami mengundang masyarakat Bantul untuk turut berpartisipasi memajukan Kabupaten Bantul khususnya bidang Hukum melalui halaman Klinik Hukum.
Masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat dan informasi terkait Hukum di Kabupaten Bantul. Jawaban yang dibalas akan dikirim ke e-mail penanya (apabila ada) melalui e-mail hukum.bantulkab@gmail.com secara otomatis dan beberapa pertanyaan yang sudah terjawab akan ditampilkan di halaman ini.
Mau menanyakan peraturan tentang pungutan resmi PTSL. dan jika ada pungutan lebih dari pungutan resmi bagaimana cara melaporkan
ada di Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017, pada prinsipnya tidak ada pungutan dari Kalurahan, kalau ada pembiayaan dibolehkan Rp.150.000 harus dikelola oleh Pokmas, antara lain untuk pengadaan patok, meterai, kebutuhan lembur pengisian blako dll, apabila melebihi dari 150.000, harus dimusyawarahkan oleh Pokmas, dan uang dipertanggungjawabkan oleh kelompok masyarakat sendiri yang mendapatkan program PTSL
menindak lanjuti instruksi bupati bantul no 1 tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan covid-19 apakah ada susunan baru ? kalau ada juklaknya ada tidak ?
susunan Satgas Covid-19 Kab Bantul ada di SK bupati Nomor 531 Tahun 2020, dapat diunduh di jdih.bantulkab.go.id, terdapat penyempurnaan sesuai ketentuan baru, antara lain numenklatur menjadi Satgas Covid-19, sampai dengan Kalurahan
adakah aturan Daerah atau Bupati tentang tetapan tanah lungguh bagi Lurah dan Pamong, merunut Pergub DIY no 34 , yang intinya bahwa dulu tanah lungguh diberikan karena Kalurahan tak mampu membayar atau memberi gaji, padahal sekarang sudah dapat Insentif sedang lungguh tetap kenapa lungguh tidak dicabut atau dikurangi, sehingga kalurahan dapat menambah PAD, Nuwun
Dear Sdr. Ahmad Rosid
Menanggapi pertanyaan saudara dapat kami sampaikan bahwa pengaturan tanah plungguh terdapat pada Pasal 36 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Jo. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan Jo. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
Regards,
Admin
Mohon di share utk Perbup No 129 tahun 2020
Terima kasih
Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2020 belum ada. Masih dalam proses.
Mohon dikirimkan perda terbaru tentang LKD
Perda LKD Nomor 4 Tahun 2009 sdh dicabut, dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020.
Pengaturan berkaitan dengan keberadaan LKD menggunakan Permendagri 18 Tahun 2018.
Pengaturan di Bantul akan menyelaraskan dengan Permendagri 18 Th 2018.
Kepada yth, bapak/ ibu di tempat. Dengan ini saya memohon kepada bapak / ibu terkaitbaturan² hukum tentang tugas dan fungsi rukun tetangga. Mengingat hal ini sangat penting buat saya. Demikian terimakasih.
Terima kasih atas partisipasi bapak/Ibu
Aturan Berkaitan dengan rukun tetangga Bantul saat ini belum menindaklanjuti Permendagri 18 Tahun 2018, sehingga berkaitan dg aturan RT merunut pada Permendagri 18 Th 2018.
(Dulu Bantul dengan Perda 4 Tahun 2009, tetapi Perda tsb sdh dicabut karena Amanah dari Pemendagri 18 pengaturannya cukup dengan Peraturan Bupati, dan saat ini Peraturannya baru disusun oleh Adm Pemerintahan Desa)
Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 133)
Terima kasih telah mengunjungi SJDIH Bantul
Mohon diperjelas pertanyaan atau permohonan informasi Saudara, agar kami dapat memberikan tanggapan secara tepat
Bagian Hukum
Bagaimana cara mendapat bantuan hidup 500rb/bulan untuk ODP atau Pemudik?
Pak Budi Hermanto yg kami hormati, terima kasih atas pertanyaannya
Dasar hukum jadup covid19 di kabupaten bantul adl : peraturan bupati bantul nomor 40 tahun 2020,
Dinas yang menyalurkan jadup utk odp, pdp, dan pelaku terdapak perjalanan, adalah Dinas Sosial Kab. Bantul
kriteria calon penerima jadup covid19 berdasar perbub 40/20 ini adalah:
a. keluarga miskin yg salah satu atau seluruh anggota keluarganya menjadi pdp,odpdan/atau pelaku perjalanan yang melakukan isolasi rs atau mandiriyg tercantum dlm data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau berdasar laporan camat setempat yg menyatakan tdk mampu mencukupi kebutuhan makan
b. belum menerima jadup covid19 atau dg nama lain dari pemerintah diyatau pemerintah pusat.
jika memenuhi kriteria tersebut di atas dipersilahkan untuk mengurusnya melalui dinas sosial atau camat setempat.
Demikian penjelasan kami, jika masih ada pertanyaan, silahkan menghubungi kami lagi, terima kasih. semoga kita senantiasa sehat.
bagaimana untuk memperoleh bantuan hokum bagi warga miskin yang terkena masalah hokum di pengadilan
Menunggu perbub ditetapkan njih....