Produk Hukum


Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
Status : Berlaku, ditetapkan pada 31 Oktober 2024
Selengkapnya


Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
Status : Berlaku, ditetapkan pada 23 April 2024
Selengkapnya


Tentang Perubahan APBKAL Tahun Anggaran 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 22 April 2025
Selengkapnya


Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 10 Oktober 2024
Selengkapnya


Tentang PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
Status : Berlaku, ditetapkan pada 27 Desember 2024
Selengkapnya


Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2024
Selengkapnya


Tentang DAFTAR PENYEWA TANAH KAS KALURAHAN TRIMULYO PERIODE SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2025
Status : Berlaku, ditetapkan pada 23 Juli 2024
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BATURETNO NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN BATURETNO TAHUN ANGGARAN 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 03 Oktober 2024
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 19 November 2024
Selengkapnya


Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan "Argomulyo Melaju"
Status : Berlaku, ditetapkan pada 04 November 2024
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 602
15 September 2025 Jam 11:01:14

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 592
15 September 2025 Jam 11:27:29

Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Dan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2025

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 590
15 September 2025 Jam 11:32:40

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga