Produk Hukum: Peraturan Kalurahan


Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal TA 2023
Status : Berlaku, ditetapkan pada 15 Maret 2024
Selengkapnya


Tentang T E N T A N G LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
Status : Berlaku, ditetapkan pada 12 Februari 2024
Selengkapnya


Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
Status : Berlaku, ditetapkan pada 28 Maret 2024
Selengkapnya


Tentang LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
Status : Berlaku, ditetapkan pada 14 Maret 2024
Selengkapnya


Tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN
Status : Berlaku, ditetapkan pada 26 Maret 2024
Selengkapnya


Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, BAMUSKAL DAN STAF HONORER KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 04 Maret 2024
Selengkapnya


Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
Status : Berlaku, ditetapkan pada 26 Maret 2024
Selengkapnya


Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
Status : Berlaku, ditetapkan pada 15 Maret 2024
Selengkapnya


Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Gilangharjo Tahun 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 20 Desember 2023
Selengkapnya


Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO TAHUN ANGGARAN 2024
Status : Berlaku, ditetapkan pada 29 Desember 2023
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 602
15 September 2025 Jam 11:01:14

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 592
15 September 2025 Jam 11:27:29

Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Dan Dokumen Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2025

Keputusan Bupati Tahun 2025 Nomor 590
15 September 2025 Jam 11:32:40

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga