Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 35/Kept/Sekda/2026 yang mengatur tentang Perubahan Keempat atas penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2026. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk melakukan penyesuaian personel pada unit kerja tertentu guna memastikan kelancaran pelaksanaan program kerja daerah.

Poin-Poin Utama

• Perubahan dilakukan karena adanya pergeseran atau perubahan personel yang ditunjuk sebagai PPTK pada unit kerja strategis.
• Unit kerja yang mengalami penyesuaian personel meliputi Bagian Organisasi serta Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
• Keputusan ini merujuk pada berbagai dasar hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Daftar lengkap pejabat yang ditunjuk, beserta rincian NIP, pangkat, golongan, dan deskripsi kegiatan teknisnya, tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Prioritas & Ketentuan Teknis

1. Prioritas utama adalah pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional perangkat daerah, termasuk penyediaan gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Pelaksanaan Kegiatan Teknis mencakup tata kelola organisasi, pelayanan publik, fasilitasi hukum, hingga pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
3. Pejabat yang ditunjuk wajib melaksanakan sub-kegiatan secara akuntabel sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.
4. Keputusan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal ditetapkan, yaitu 1 Juli 2026.

Larangan & Ketentuan Khusus

• Pejabat yang ditunjuk dilarang melakukan pengelolaan anggaran di luar ketentuan teknis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bantul.
• Segala perubahan yang terjadi pada keputusan ini merupakan bagian dari koordinasi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas kinerja Sekretariat Daerah.
• Penyampaian salinan keputusan ini wajib dilakukan kepada pihak terkait seperti Inspektorat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk keperluan pelaporan dan pengawasan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Juli 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.