Produk Hukum


Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
Status : Berlaku, ditetapkan pada 29 Desember 2017
Selengkapnya


Tentang PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM) KECAMATAN SE- KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017
Status : Berlaku, ditetapkan pada 14 Maret 2017
Selengkapnya


Tentang PEMBERIAN IZIN PENELITIAN, KULIAH KERJA NYATA (KKN) DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
Status : Berlaku
Selengkapnya


Tentang PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM) TAHUN 2017
Status : Berlaku, ditetapkan pada 14 Maret 2017
Selengkapnya


Tentang PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER) PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
Status : Berlaku, ditetapkan pada 14 Maret 2017
Selengkapnya


Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH
Status : Dirubah
Selengkapnya


Tentang PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN STRUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
Status : Berlaku, ditetapkan pada 13 Maret 2017
Selengkapnya


Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
Status : Berlaku, ditetapkan pada 08 Desember 2017
Selengkapnya


Tentang PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
Status : Dicabut
Selengkapnya


Tentang PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
Status : Berlaku, ditetapkan pada 13 Maret 2017
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 248
03 Juli 2026 Jam 11:23:55

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 246
03 Juli 2026 Jam 10:58:15

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pembangunan Markas Komando Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 240
11 Juni 2026 Jam 13:07:27

Penugasan Kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis Untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga Pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis Sampai Pantai Depok