Produk Hukum


Tentang OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN TERPADU MELALUI “GERAKAN MAKARYO MBANGUN DESA”
Status : Berlaku
Selengkapnya


Tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN
Status : Berlaku
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 549 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEM
Status : Berlaku
Selengkapnya


Tentang PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL
Status : Berlaku
Selengkapnya


Tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
Status : Berlaku
Selengkapnya


Tentang PENUNJUKAN KOORDINATOR TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) DAN TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
Status : Berlaku
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Status : Berlaku, ditetapkan pada 05 April 2016
Selengkapnya


Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
Status : Berlaku
Selengkapnya


Tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANTUL
Status : Berlaku
Selengkapnya


Tentang STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
Status : Berlaku
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 274
09 Juli 2026 Jam 11:50:48

Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Kayu Krebet Bantul

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 262
13 Juli 2026 Jam 15:15:27

Daftar Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Jambanisasi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 259
13 Juli 2026 Jam 15:10:58

Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026