Berita


Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan Pos Pelayanan Hukum (POSYANKUM) melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Melalui SJDIH Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dari Pemerintah Daerah, meliputi : Pelayanan Penyusunan Produk Hukum, Pelayanan Informasi Hukum, dan Pelayanan Bantuan Hukum/Klinik Hukum. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 180/02126/HKM, tertanggal 27 Mei 2020, tentang Pemanfaatan Sistem Jaringan...

Read more

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Bantul pada Rabu 22 April 2020 untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat Koordinasi setelah selama dua pekan terakhir sejak penghujung bulan Maret 2020 membuat Pembagian Kelompok/Shift kerja bagi pegawainya terkait  karena Wabah Pandemi Virus COVID-19 melanda Indonesia & dunia Internasional. Rakor kali ini membicarakan tentang Pelaksanaan Program Kerja OPD yang mengalami perubahan terkait wabah Covid yang sedang melanda Indonesia & Dunia....

Read more

Kepada Yth. : Kepala OPD dan Masyarakat Di Bantul Dalam rangka reformasi di bidang pelayanan hukum, Pemerintah Kabupaten Bantul akan menyempurnakan mekanisme pelayanan di bidang hukum yang meliputi Pembentukan Produk Hukum, pelayanan  bantuan hukum/klinik hukum, dan pelayanan informasi hukum, melalui Pos Pelayanan Hukum. Pada Saat ini sedang kami susun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Hukum, sebagaimanan terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut...

Read more

Berikut adalah Draft Perubahan Perda 21 tahun 2018 tanggal 24 Feb 2020, file terlampir

Read more

Pada hari Kamis 20 Februari 2020 dilaksanakan PENETAPAN SITA EKSEKUSI terhadap Objek Barang Tidak Bergerak yang merupakan Objek Sengketa antara pihak Ibu Katrin Kandarina melawan pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pihak Pemerintah Desa Tirtonirmolo didampingi oleh Lurah Desa Tirtonirmolo, Bpk.H.M.Marwan; Camat Kasihan-Bpk.Slamet Santosa,S.IP.,; Sekretaris Camat-Bp.Subarta; Kapolsek Kasihan; Panitera Pengadilan Negeri Bantul; Satpol P.P.Ban...

Read more

Pemerintah Kabupaten Bantul kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia Pada Tahun 2018 ini. Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum mewakili Pemerintah Daerah memperoleh penghargaan dimaksud. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2018 merupakan penghargaan atas Capaian Kabupaten Bantul atas Parameter Kepedulian Hak Azasi Manusia pada pelaksanaan...

Read more

Setelah melalui pembahasan perpanjangan waktu pembahasan Panitia Khusus, akhirnya Panitia Khusus DPRD melaporkan hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, pada hari Senin 10 Desember 2018. Beberapa penyempurnaan dalam Perubahan Perda ini antara lain terkait penyediaan fasilitas pemakaman yang harus disediakan oleh pengembang dan diberitahukan kepada calon konsumen, terkait asosiasi pengembang,...

Read more

JDIH Kabupaten Bantul resmi terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut ditandai dengan diberikannya Piagam Penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM pada hari Senin, 10 Desember 2018 di Jakarta kepada seluruh pengelola JDIH dari Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia

Read more

?Bapak Bupati Bantul atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul menerima Penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia Tahun 2016, yang serahkan oleh Bapak Presiden RI di Solo pada tanggal 5 Desember 2017

Read more

?Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bantul akhirnya dapat menyelesaikan pembahasan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan (BWK) Kecamatan Sewon dan RDTR BWK Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2036. Proses pembahasan kedua Raperda ini memakan waktu sangat panjang sejak masa kerja DPRD Periode 2009-2014. Hal ini disebabkan karean proses pembahasan Raperda RDTR harus melalui persetujuan Substansi dari Gubernur DIY, Pengesahan peta oleh BIG, proses pembahasan di DPRD,...

Read more

Kategori Berita

Berita Terbaru

PEMANFAATAN SJDIH SEBAGAI POS PELAYANAN HUKUM
29 Mei 2020 Jam 21:56:37

Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan Pos Pelayanan Hukum (POSYANKUM) melalui Sistem Jaringan...

RAPAT KOORDINASI KONDISI COVID-19
22 April 2020 Jam 09:58:00

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Bantul pada Rabu 22 April 2020 untuk pertama kalinya...

RANCANGAN PERBUP POS PELAYANAN HUKUM
08 April 2020 Jam 11:48:00

Kepada Yth. : Kepala OPD dan Masyarakat Di Bantul Dalam rangka reformasi di...