Berita

Mohon saran dan masukan Rancangan Peraturan Bupati Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sedang menyiapkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur kelembagaan pemerintahan kalurahan yaitu : 1. Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyaratan Kalurahan; 2. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah; 3. Peraturan Bupati tentang Disiplin dan Tata Cara Pemberhentian Pamong Kalurahan. Pemerintah Kabupaten Bantul...

Pemerintah Kabupaten Bantul menyiapkan peraturan peraturan daerah dalam Penjabaran Program Legislasi Daerah ( PROLEGDA ) adapun Penjabaran secara singkat mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 yang harus ditetapkan sebelum dilakukan penetapan terhadap APBD Tahun 2022 dengan fokus pada pencapaian target RPJMD.Penjelasan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026...

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada Jumat 3 September 2021 dengan bertempat di Mandala Sabha Madya Gedung Induk Komplek Parasamya Kabupaten Bantul, menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) program penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) sebagai landasan hukum dalam program pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Kerja 2022 mendatang. Rakor dibuka serta dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Bantul - Bp.SUPARMAN,S.IP.,M.Hum., serta dibantu oleh...

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Bantul pada Rabu 22 April 2020 untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat Koordinasi setelah selama dua pekan terakhir sejak penghujung bulan Maret 2020 membuat Pembagian Kelompok/Shift kerja bagi pegawainya terkait  karena Wabah Pandemi Virus COVID-19 melanda Indonesia & dunia Internasional. Rakor kali ini membicarakan tentang Pelaksanaan Program Kerja OPD yang mengalami perubahan terkait wabah Covid yang sedang melanda Indonesia & Dunia....

Pada Selasa 23 Juni 2020 Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul menyelenggarakan Sosialiasi Rancangan Peraturan Bupati ( Raperbup ) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan & Raperbup Kewenangan Kalurahan. Acara Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para Camat serta Lurah se-Kabupaten Bantul serta dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Bantul, Bpk.SUPARMAN,S.IP.,M.Hum.,; serta para Narasumber yaitu Kepala Administrasi Pemerintahan Desa Setda Bantul,...

Bupati Bantul dan DPRD menyetujui Raperda Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan dimaksud dilaksanakan dalam Rapar Paripurna DPRD pada hari Kamis, 30 Juli 2020. Bersamaan dengan itu juga disetujui bersama Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Sedangkan satu Raperda yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun...

Seiring dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MAKA UNDANG-UNDANG tersebut memberikan Amanat kepada semua Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun peraturan-peraturan hukum daerah yang mengandung nilai-nilai dari Arti serta Pokok-Pokok Unsur Keistimewaan. Nilai-nilai Keistimewaan tersebut harus senantiasa menjadi Ruh/Spirit yang menjadi Jiwa dalam semua produk peraturan hukum  daerah baik itu Peraturan Daerah,...

Bagian Hukum Setda Bantul pada Selasa 15 Desember 2020 turut menghadiri Forum Group Diskusi ( FGD ) tentang MODA & POLA TRANSPORTASI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL yang diselenggarakan oleh Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul bertempat di Hotel ROS-IN Sewobn Bantul.  FGD tersebut dibuka oleh Bp.BAMBANG GURITNO,S.H. - Asisten Pemerintahan Bidang Perekonomian & Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul serta menyajikan makalah dari berbagai narasumber antara...

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada Senin 14 Desember 2020 bertempat di Gedung Kantor Wilayah Kementrian Hukum & H.A.M. Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadiri Forum PENYERAHAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA yang diselenggarakan secara Online Virtual oleh KEMENTERIAN HUKUM & H.A.M. REPUBLIK INDONESIA. Forum tersebut ikut serta dihadiri Wakil Gubernur D.I.Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam serta para Pejabat Kanwil Kemenkumham Yogyakarta & Pejabat Daerah...

Bagian Hukum Setda Bantul dengan diwakili oleh anggota Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul dari Bagian Hukum Setda Bantul,  yaitu Sdr.PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN,S.H. & Sdr.DENNY ARDIANSYAH PRIBADI,S.STP., bersama-sama pihak Pemerintah Desa Sri Martani, dengan diwakili Carik & Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Sri Martani Piyungan, mengadakan pemeriksaan obyek sengketa tanah pekarangan atas perkara perdata Nomor.36/Pdt.G/2020/PN.Btl. Turut serta menghadiri acara tersebut antara...