Produk Hukum: Peraturan Bupati


Tentang RINTISAN DESA BUDAYA
Status : Berlaku, ditetapkan pada 20 September 2020
Selengkapnya


Tentang PENERAPAN APLIKASI PERSURATAN ELEKTRONIK SURBAN (SURAT BANTUL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Status : Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2020
Selengkapnya


Tentang TATA NASKAH DINAS BAGI PEMERINTAHAN KALURAHAN
Status : Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2020
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN
Status : Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2020
Selengkapnya


Tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Status : Dirubah
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 98 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
Status : Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2020
Selengkapnya


Tentang IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANTUL
Status : Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2020
Selengkapnya


Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
Status : Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2020
Selengkapnya


Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 134 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
Status : Berlaku, ditetapkan pada 25 September 2020
Selengkapnya


Tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah
Status : Berlaku, ditetapkan pada 24 September 2020
Selengkapnya



Produk Hukum Terbaru

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 248
03 Juli 2026 Jam 11:23:55

Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 246
03 Juli 2026 Jam 10:58:15

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pembangunan Markas Komando Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026

Keputusan Bupati Tahun 2026 Nomor 240
11 Juni 2026 Jam 13:07:27

Penugasan Kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis Untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga Pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis Sampai Pantai Depok